Kabinet Bayangan Rakyat Tanpa Tubuh Politik

Kabinet Bayangan—Zaken Kabinet dari Rakyat resmi diluncurkan di Jakarta. Sebanyak 15 nama ditempatkan pada 15 pos kementerian sebagai respons atas melemahnya checks and balances ketika hampir seluruh kekuatan politik berada di sekitar pemerintahan Prabowo Subianto. Para penggagasnya menyebut inisiatif ini sebagai “oposisi rakyat” yang dibentuk oleh akademisi, aktivis masyarakat sipil, dan warga negara untuk mengawasi pemerintah serta menawarkan kebijakan alternatif. Formasinya mempertemukan sosok-sosok dengan rekam jejak kritis. Feri Amsari, Menteri Sekretaris Negara Bayangan, merupakan akademisi hukum tata negara yang menekuni isu konstitusi, pemilu, partai politik, kekuasaan kehakiman, dan tata kelola antikorupsi. Ia pernah memimpin Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas dan dikenal vokal mengkritik kemunduran demokrasi. Yance Arizona, Menteri Hukum dan Kebijakan Negara Bayangan, sosok yang intens mengkaji hukum tata negara, masyarakat adat, serta ketimpangan penguasaan sumber daya alam. Bhima Yudhistira dan Media Wahyudi Askar bergerak melalui CELIOS dalam isu keadilan fiskal, ketimpangan, ruang fiskal, utang, dan transisi energi, terutama sekali dalam kritik tajam terhadap makan bergizi gratis (MBG). LRT Jakarta Bersiap Rambah Jaksel Iqbal Damanik bekerja dalam advokasi lingkungan dan kini memegang posisi manajerial bidang iklim dan energi di Greenpeace Indonesia. Baca juga: Indonesia Memang Butuh “Kabinet Bayangan” Nenden Sekar Arum dikenal dalam perjuangan kebebasan berekspresi dan hak-hak digital. Sementara itu, Iman Zanatul Haeri berkali-kali mengkritik komersialisasi pendidikan, ketimpangan kesejahteraan guru, dan kebijakan kurikulum yang membebani sekolah. Kabinet ini, dengan demikian, bukan kumpulan orang tanpa kompetensi. Dokumen resminya juga menjanjikan metode man-to-man marking dimana setiap menteri bayangan menjadi pasangan kritis bagi menteri resmi dalam bidang yang sama. Namun, keberanian personal dan kompetensi teknokratik belum tentu otomatis membentuk kekuatan politik. Di sinilah istilah kabinet bayangan harus diperiksa lebih kritis. Bukan Sekadar Kabinet Komentator Dalam sistem Westminster di Inggris, shadow cabinet bukan perkumpulan pakar independen. Ia dibentuk oleh pemimpin partai terbesar yang tidak berada dalam pemerintahan. Para menteri bayangan berasal dari partai oposisi resmi di House of Commons atau House of Lords. Setiap orang bertugas mengikuti kementerian tertentu, mempertanyakan menterinya di parlemen, memeriksa kebijakan pemerintah, dan menyusun kebijakan alternatif partai. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan oposisi sebagai government-in-waiting, yakni pemerintahan yang siap mengambil alih apabila memenangkan pemilu. Karena itu, kabinet bayangan Inggris mempunyai tubuh politik. Ia memiliki partai, anggota parlemen, disiplin fraksi, staf, hak berbicara, kesempatan bertanya kepada menteri, kemampuan mengajukan amendemen, dan jalur elektoral menuju kekuasaan. Dalam debat parlemen, menteri pemerintah memaparkan kebijakannya, lalu menteri bayangan dari oposisi dipanggil untuk menyampaikan posisi alternatif. Perdebatan itu dapat berujung pada pemungutan suara, perubahan undang-undang, atau delegitimasi pemerintah di hadapan pemilih. Seorang menteri bayangan Inggris tidak sekadar berusaha memenangkan argumentasi. Lebih jauh dari itu, ia sedang berusaha mengubah kemenangan argumentasi menjadi suara pemilih, kursi parlemen, dan kekuasaan pemerintahan. Di sisi lain, Indonesia hidup dalam sistem presidensial. Presiden dan parlemen memperoleh mandat melalui pemilihan yang berbeda. Pemerintah tidak otomatis jatuh hanya karena kalah berdebat atau kehilangan dukungan pada satu kebijakan. Kabinet juga bukan perpanjangan langsung dari mayoritas parlemen sebagaimana dalam sistem Westminster. Lebih rumit lagi, partai-partai Indonesia mempunyai kelenturan ideologis yang luar biasa. Partai yang sebelumnya berseberangan dapat masuk ke pemerintahan. Partai yang mengaku kritis tetap dapat bernegosiasi memperoleh jabatan. Oposisi tidak lagi berada pada identitas ideologis yang ketat. Sering kali posisi tawar mendapatkan tempat di lingkaran kekuasaan, membuat partai yang kalah dalam kontestasi Pilpres bisa masuk dalam struktur kabinet resmi.