Hiburan, Bisnis, dan Politik: Mencari Titik Sehat bagi Demokrasi

PANGGUNG politik Indonesia kian akrab dengan wajah-wajah dari dunia hiburan. Penyanyi, pesinetron, komedian, hingga presenter berbondong-bondong memasuki parlemen, kabinet, bahkan lingkaran terdekat istana. Yang belakangan paling menyita perhatian publik tentu saja penunjukan seorang selebritas papan atas (sebut saja Raffi Ahmad) ke dalam jabatan dengan hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri, sembari tetap menggenggam gurita bisnis hiburan dengan puluhan juta pengikut. Namun tulisan ini tidak hendak mengadili satu nama. Sosok mana pun dalam pusaran itu hanyalah contoh paling kasatmata dari sebuah pola yang jauh lebih besar, yakni bertemunya tiga arus, yakni hiburan, bisnis, dan politik pada satu titik kekuasaan. Selebritas kini bukan lagi semata pendulang suara (vote getter) musiman menjelang pemilu, melainkan aktor yang sekaligus menggenggam modal popularitas, modal ekonomi, dan akses politik. Pertanyaan pentingnya bukan lagi siapa, melainkan apa yang sedang terjadi pada demokrasi kita. Saat Viralitas Tidak Menjamin Kesuksesan Jangka Panjang Atlet Artikel Kompas.id Tak heran jika sorotan mengalir deras. Laporan harta kekayaan sejumlah pejabat publik dari kalangan selebritas dan pengusaha mencatat angka fantastis, bahkan menembus level triliunan rupiah, dengan deretan properti dan kendaraan supermewah yang justru rutin dipertontonkan sebagai konten media sosial. Baca juga: Pelajaran Strategi dari Akuisisi Bakmi GM Ditambah polemik gelar akademik yang diragukan keabsahannya, jabatan yang diberikan tanpa proses seleksi yang terang, serta rangkap peran antara bisnis hiburan dan posisi negara, publik pun wajar bertanya soal asal-usul kekayaan yang melonjak dan legitimasi jabatan yang disandang. Perkawinan antara hiburan, politik, dan bisnis semacam ini, dengan kata lain, adalah campuran yang rawan, sekaligus pintu masuk yang tepat untuk membaca gejala yang jauh lebih besar dari figur mana pun. Oligarki yang Beradaptasi: Hiburan, Bisnis, dan Kekuasaan Untuk membaca gejala ini, karya Jeffrey Winters, Oligarchy (Cambridge University Press, 2011), tetap paling tajam. Bagi Winters, oligark adalah aktor yang menguasai konsentrasi besar sumber daya material, dan motif eksistensial mereka adalah pertahanan kekayaan (wealth defense). Oligarki, tegasnya, tidak dilenyapkan oleh demokrasi melainkan menyatu dengannya (Winters, 2011). Indonesia pascareformasi, dalam analisisnya, bergerak menuju ruling oligarchy, yakni para oligark kian menangkap dan mendominasi proses demokrasi terbuka demi mempertahankan harta di tengah lautan ancaman dan ketidakpastian. Tesis serupa diajukan Richard Robison dan Vedi Hadiz dalam Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets (Routledge, 2004). Keduanya berargumen, runtuhnya Soeharto bukan transformasi mendasar, melainkan reorganisasi kekuasaan, yakni oligarki politik-bisnis warisan Orde Baru menata ulang diri di dalam institusi-institusi demokrasi yang baru.