Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Ahmad Muzani, menepis isu yang beredar di masyarakat bahwa gejolak ketidakstabilan politik nasional akan memuncak pada bulan Agustus 2026.
“(Ada) Peristiwa 17 Agustus (di bulan Agustus) yang merupakan peristiwa yang sangat penting dan sakral bagaimana Bangsa Indonesia membebaskan diri dari cengkeraman penjajahan, dari pendudukan kekuatan asing,” ujar Muzani pada sesi doorstop di gapura Makam Presiden Soekarno (Bung Karno) Kota Blitar, Selasa (4/8/2026).
“Karena itu (Agustus) harus menjadi peristiwa yang menggembirakan, menyemangati akan masa depan kita,” tambahnya.
Muzani berada di Kota Blitar bersama unsur pimpinan MPR untuk berziarah ke Makam Bung Karno sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menjelang Hari Kemerdekaan ke-81 RI.
“Bahwa 80 tahun sudah kita merdeka adalah waktu yang cukup. Dan kita akan menjadi bangsa yang lebih baik,” lanjut Muzani.
Mantan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu mengungkapkan keyakinannya bahwa Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar.
Namun untuk itu, seluruh elemen Bangsa Indonesia harus bersatu mengatasi berbagai perbedaan, bahkan perbedaan pilihan politik.
Muzani menyebut persatuan adalah syarat bagi Bangsa Indonesia untuk bangkit dan menjadi bangsa yang besar.
“Kita bisa bangkit menjadi bangsa yang besar dan berwibawa. Kami merasa yakin bahwa perasaan bersatu sebagai kekuatan bangsa, di mana pun, di desa di kota. Persatuan menjadi kekuatan yang terus menerus harus kita gaungkan,” kata dia.
Menurut Muzani, Negara Indonesia merupakan rumah bersama bagi seluruh elemen Bangsa Indonesia meski memiliki latar belakang yang berbeda-beda.
“Kami ingatkan sebagai bangsa menjadi komitmen menjadikan Indonesia sebagai rumah bersama dari tujuan kita. Meski beda tujuan, beda pandangan, latar belakang, bahkan mungkin berbeda pilihan politik tapi kita semua adalah keluarga besar Bangsa Indonesia,” kata dia.
Dalam kunjungan ke Kota Blitar, Muzani didampingi unsur pimpinan MPR lainnya, antara lain, Bambang Wuryanto, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, dan AM Akbar Supratman. Juga, Ketua Kelompok DPD Dedi Iskandar Batubara, Ketua Badan Sosialisasi, Abraham Liyanto, Komisi Kajian Ketatanegaraan Djarot Saiful Hidayat.
Polri klaim situasi kondusif
Sementara itu, Markas Besar (Mabes) Polri mengklaim situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Tanah Air hingga awal Agustus 2026 masih kondusif. Tidak ada gangguan kamtibmas yang menonjol berdasarkan data milik Polri.
“Sampai hari ini, berdasarkan data DORS ya, Daily Operating Reporting System itu, tidak ada hal yang menonjol, ya, tidak ada,” ujar Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) Polri Komjen Fadil Imran saat ditemui di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta Timur, Sabtu (1/8/2026).
Fadil mengimbau masyarakat tidak termakan isu yang menyebut pada Agustus ini akan diwarnai demonstrasi besar, sebagaimana yang pernah terjadi pada 2025.
“Jadi, masyarakat jangan termakan dengan isu-isu akan terjadi gangguan Kamtibmas yang mencemaskan,” tegas Fadil.
Mantan Kapolda Metro Jaya itu juga menanggapi munculnya beragam spekulasi di media sosial terkait pemasangan pagar di pusat perbelanjaan hingga gedung perkantoran.
Menurut Fadil, masyarakat tidak perlu mengaitkan renovasi pemasangan pagar tersebut, dengan isu adanya potensi gangguan keamanan di berbagai wilayah.
“Saya kira orang memagari rumahnya misalnya, kan biasa. Jangan kemudian dibangun narasi seolah-olah kalau bangun pagar akan terjadi sesuatu. Saya kira tidak seperti itu tafsir dan terjemahannya ya, teman-teman sekalian,” jelas dia.
